Dirpontren Minta Pengasuh Ponpes Waspada

Jakarta (Pinmas)--Direktur Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren, Choirul Fuad Yusuf minta para pengelola pondok pesantren (Ponpes) untuk meningkatkan kewaspadaan terkait maraknya penipuan berkedok bantuan atas nama Kementrian Agama (Kemenag) untuk pesantren seperti yang marak terjadi di Riau.
"Jangan mudah percaya. Lakukan Chek dan rechek," kata Chairul Fuad, melalui telepon kepada ANTARA tatkala ditanyai prihal maraknya penipuan u dengan modus berkedok memperoleh bantuan dari Kemenag, di Jakarta, Jumat (21/5)
Choirul mengaku prihatin bahwa peristiwa tersebut telah terjadi di beberapa tempat. Dan yang terakhir kini marak di Provinsi Riau.
Agar hal itu tak terjadi di Ponpes lainnya, ia mengimbau kepada para pengelola dan pengasuh Ponpes untuk meningkatkan kewaspadaan. Utamanya jika ada oknum yang mengatasnamakan dari Kemenag menawarkan bantuan. "Lakukan pengecekan kepada instansi resmi," pinta dia.
Ia menambahkan, jangan cepat mempercayai janji yang disampaikan. Lakukan pengecekan kepada instansi resmi. Jika oknum tersebut menjanjikan untuk menghubungi melalui nomor telepon yang diberikan, jangan dipercayai hal itu.
Bisa terjadi bahwa nomor telepon yang disampaikan itu adalah nomor rekannya sendiri untuk memudahkan penipuan, katanya.
Di Riau, puluhan sekolah agama di Riau mengalami penipuan hingga jutaan rupiah dengan berkedok bantuan pembangunan sekolah dengan mengatasnamakan Kementrian Agama (Kemenag) oleh sejumlah oknum.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Riau, Drs Asyari Nur di Pekanbaru, Jumat, mengatakan setidaknya terdapat 50 pimpinan pondok pesantren melaporkan hal ini pada Kemenag Riau.
"Pelaku meminta uang, dari Rp5 juta hingga Rp11 juta. Penipuan ini merata terjadi seluruh Riau.Contohnya saja di Rokan hilir terjadi sebanyak 9 kasus. Begitu juga di dumai maupun di Peanbaru," jelasnya.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemilik pondok pesantren tersebut menerima bantuan pembangunan sekolah dari Dirjen Pendidikan Islam, dengan Surat Keputusan (SK) nomor Dj.I/188/2010 tentang penerimaan bantuan dana pembangunan sekolah.
"Surat tersebut juga mencantumkan nama Kakanwil sebagai pihak yang dapat dihubungi. Padahal nomor handphone itu bukan milik saya. Bagi pihak sekolah yang tidak ada menanyakan langsung kepada kita yang ada di sini (Pekanbaru), maka terpaksa merugi jutaan rupiah. Namun bagi yang mengkonfirmasikan ulang kepada kita, maka terbebas dari penipuan itu," tuturnya.
Lebih lanjut Asyari menjelaskan, tidak hanya meminta sejumlah uang. Parahnya lagi, pelaku juga meminta kiriman pulsa."Tidak mungkin kalau saya meminta uang pulsa kepada pihak sekolah," bantahnya.
Dijelaskannya juga, penipuan ini sudah berlangsung sejak dua tahun belakangan dan diduga dilakukan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. (ant/es/ts)